Patitimes.com- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah menuai kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai langkah KPK ini sebagai keputusan yang tidak tepat. Ia menyebut, di tengah upaya memulihkan citra lembaga, kebijakan tersebut justru menjadi kemunduran.
Menurut Fadhli, dalam beberapa waktu terakhir, citra KPK mulai menunjukkan perbaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keputusan pengalihan penahanan ini dinilai berpotensi mengembalikan persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Citra KPK yang baru saja membaik kini kembali dipertaruhkan. Ini tentu berdampak pada kepercayaan publik,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Ia juga menyoroti konsistensi antara kebijakan KPK dengan arahan Presiden. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus korupsi.
Fadhli menilai, keputusan KPK tersebut tidak mencerminkan semangat tersebut. “Presiden sudah berulang kali menegaskan tidak ada toleransi terhadap koruptor. Namun, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Fadhli menyebut pengalihan penahanan dari rutan ke tahanan rumah sebagai langkah yang tidak lazim. Ia mempertanyakan alasan yang digunakan penyidik dalam mengabulkan permohonan tersebut.
“Seorang tersangka yang sudah ditahan di rutan, kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah tanpa alasan yang kuat, tentu menimbulkan tanda tanya besar. Ini bisa dianggap sebagai blunder,” ujarnya.
Kritik juga muncul terkait dugaan adanya perlakuan khusus terhadap Yaqut. Dalam penegakan hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dapat berdampak buruk terhadap kredibilitas lembaga.
Fadhli pun mendorong Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK. Ia menilai keputusan tersebut kemungkinan besar diambil secara kolektif, sehingga perlu ada pertanggungjawaban yang jelas.
“Publik berhak melaporkan dan meminta Dewas KPK untuk mengkaji keputusan ini. Transparansi harus dikedepankan,” katanya.
Sementara itu, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pengalihan status penahanan terhadap Yaqut. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga tersangka.
“Penyidik telah mengalihkan penahanan tersangka YCQ dari rutan menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026),” ujar Budi dalam keterangannya.
Menurutnya, permohonan tersebut diajukan pada 17 Maret 2026 dan telah melalui proses kajian oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan. KPK juga menyatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Budi menegaskan bahwa pengalihan penahanan mengacu pada Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dengan demikian, secara prosedural, keputusan tersebut dinilai sah.
Namun demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Banyak pihak menilai bahwa aspek keadilan dan kepatutan seharusnya menjadi pertimbangan utama, tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan formal.
Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut kepentingan publik, khususnya calon jemaah haji. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat merugikan banyak pihak.
Dalam konteks ini, langkah KPK menjadi sorotan karena diharapkan mampu menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas korupsi. Setiap kebijakan yang diambil dinilai harus mencerminkan integritas dan profesionalisme.
Pengamat menilai, KPK perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan kepada publik guna menghindari spekulasi negatif. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Selain itu, pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait juga dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel.
Ke depan, penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas KPK. Jika tidak dikelola dengan baik, polemik ini berpotensi memperburuk citra lembaga. Sebaliknya, jika ditangani secara transparan dan profesional, KPK masih memiliki peluang untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dengan demikian, konsistensi dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas pemberantasan korupsi di Indonesia.
markom Patitimes.com
