Patitimes.com- Upaya restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh masih menemui jalan buntu.
Meskipun sejumlah opsi telah dipertimbangkan, usulan untuk melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyelesaian masalah keuangan proyek ini mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dinilai bisa memperberat beban fiskal negara.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah menyerahkan sebagian infrastruktur proyek KCJB kepada pemerintah agar dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Opsi ini disebut sebagai bagian dari strategi restrukturisasi oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, selain opsi penambahan ekuitas untuk memperkuat struktur permodalan.
Namun, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Hery Gunawan, menilai bahwa pelibatan APBN dalam restrukturisasi proyek Whoosh adalah langkah yang sebaiknya dihindari. Menurut Hery, ruang fiskal pemerintah saat ini sudah sangat terbatas dan memerlukan prioritas yang ketat dalam penggunaan anggaran negara.
“Pokoknya jangan libatkan lagi pemerintah di persoalan KCJB, misalnya dengan mengandalkan APBN. Saat ini ruang gerak APBN juga sudah sesak. Kalau pun ada pemikiran seperti ini, sebaiknya pemerintah dan DPR menolak,” tegas Hery, Minggu (12/10/2025).
Opsi Alternatif: Negosiasi G2G Lebih Realistis
Daripada menyerahkan aset infrastruktur ke pemerintah, Hery menyarankan agar restrukturisasi utang KCJB dilakukan melalui pendekatan government to government (G2G) antara Indonesia dan China. Ia menilai pendekatan G2G akan lebih efektif, mengingat proyek ini merupakan hasil inisiatif pemerintah yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN).
“Karena inisiatif proyek Whoosh itu kan hajatnya pemerintah, dan yang menggarap adalah BUMN. Kalau antar-pemerintah lebih memungkinkan cari solusi. Bisa saja dengan model kompensasi, seperti negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Amerika ke Indonesia,” ujar Hery.
Selain menempuh jalur diplomatik, Hery juga menyarankan agar Danantara — sebagai entitas pengelola proyek Whoosh — fokus pada peningkatan pendapatan operasional. Ia menilai, selama ini proyek kereta cepat belum mencapai skala ekonomi yang optimal karena belum mampu mengandalkan bisnis intinya secara maksimal.
“Kalau sulit dipenuhi oleh bisnis inti, dalam hal ini layanan kereta cepat Jakarta–Bandung, yang harus dicari adalah peluang ekspansi layanan yang tidak memerlukan biaya besar. Tetap mengandalkan kekuatan internal sebagai peluang. Itu pun kalau ada,” jelasnya.
Pemerintah Tegas: APBN Tidak untuk Bayar Utang KCJB
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek KCJB. Purbaya menekankan bahwa tanggung jawab keuangan proyek berada di bawah pengelolaan Danantara.
“Utang KCJB itu adalah tanggung jawab badan usaha, bukan APBN. Pemerintah tidak akan menalangi atau menambah beban fiskal dari proyek ini,” tegas Purbaya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, setoran dividen dari BUMN telah dialihkan ke Danantara untuk membantu memperkuat struktur permodalan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah telah memberikan dukungan tidak langsung tanpa harus menggunakan dana APBN secara eksplisit.
Saran Akademisi: Pisahkan Badan Usaha Operator dan Infrastruktur
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyarankan agar solusi jangka panjang terhadap masalah struktural KCJB dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mengamanatkan pemisahan antara badan usaha operator dan badan usaha infrastruktur.
“Mestinya implementasikan saja UU Kereta Api, di mana perlu ada pemisahan badan usaha operator KA dan badan usaha infrastruktur KA. Jadi opsi Danantara itu sebaiknya diarahkan masuk ke pembuatan BU Infrastruktur agar pembagian tugas lebih jelas,” kata Toto.
Menurut Toto, pemisahan ini akan memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab antar entitas, serta membuka peluang untuk menarik investor atau mitra strategis yang lebih spesifik baik di sektor operasional maupun infrastruktur.
Pemerintah Diminta Tegas, Danantara Perlu Inovasi
Kondisi finansial proyek KCJB atau Whoosh yang terus menjadi sorotan publik menuntut solusi yang cermat, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Pelibatan APBN dianggap bukan pilihan yang bijak mengingat keterbatasan ruang fiskal dan beban anggaran yang sudah berat.
Sementara itu, Danantara diharapkan mampu mengeksplorasi berbagai strategi restrukturisasi yang tidak membebani keuangan negara, termasuk melalui pendekatan diplomatik G2G dan peningkatan performa bisnis. Pemerintah pun diminta untuk konsisten dengan komitmen fiskal dan memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional ke depan.
Dengan urgensi yang kian tinggi, langkah konkret dan terukur dalam penanganan utang KCJB akan menjadi indikator penting keberhasilan proyek infrastruktur strategis sekaligus cerminan tata kelola BUMN yang profesional dan berkelanjutan.
