Jakarta, Patitimes.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, angkat bicara terkait isu dugaan kandungan minyak babi dalam food tray atau wadah makan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Food tray tersebut diketahui diproduksi di China dan menjadi sorotan publik usai beredar informasi yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat soal kehalalannya.
Menanggapi hal itu, Haikal menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan berdasarkan isu semata. Oleh karena itu, BPJPH akan mengirim tim langsung ke China untuk melakukan pengecekan dan audit menyeluruh terhadap proses produksi food tray tersebut.
“Kalau terakhir untuk food tray itu kan terakhir masih diperiksa. Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks. Kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” ujar Haikal Hassan saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
BPJPH Sertifikasi Halal untuk Seluruh Komponen Program MBG
Sebagai bentuk dukungan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis, BPJPH memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya akan dilakukan pada makanannya saja. Sertifikasi halal juga akan diberlakukan pada seluruh rantai produksi, mulai dari dapur, menu makanan, hingga peralatan masak dan penyajian seperti food tray.
“Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia (orang yang mengawasi) halal,” lanjut Haikal.
Ia juga menyampaikan bahwa BPJPH telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan BGN untuk menjamin kehalalan seluruh aspek dalam program pemenuhan gizi nasional tersebut.
Food Tray dari China Karena Produksi Lokal Belum Mencukupi
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Handayana menjelaskan alasan food tray program MBG masih berasal dari luar negeri, khususnya China. Menurutnya, kapasitas produksi dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, yang mencapai puluhan juta unit dalam waktu singkat.
“(Dalam negeri) baru punya kemampuan 10 juta tray per bulan. Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan. Dan kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, jadi artinya produksi dalam negeri hanya bisa memasok 40 juta,” kata Dadan.
Dadan juga menambahkan bahwa sejauh ini pembelian food tray dilakukan oleh mitra-mitra pelaksana program MBG, bukan oleh BGN langsung. BGN sendiri baru akan melakukan pengadaan resmi untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang dibangun menggunakan anggaran negara (APBN).
“Jadi ini kombinasi antara nanti pengadaan APBN, tapi yang sekarang sudah ada di masyarakat itu adalah yang dibeli mitra-mitra, bukan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Sertifikasi Libatkan BPJPH, BPOM, dan Kemenperin
Dalam hal jaminan mutu dan keamanan produk, BGN akan melibatkan berbagai lembaga negara. Untuk aspek kehalalan, BGN akan menggandeng BPJPH sebagai otoritas utama. Sementara untuk standar kebersihan atau higienis akan melibatkan BPOM, dan aspek Standar Nasional Indonesia (SNI) akan dikawal oleh Kementerian Perindustrian.
“Misalnya untuk higienis tentu saja harus dari BPOM, kemudian SNI harus dari Kementerian Perindustrian, kehalalan harus keluar dari BPJPH,” tegas Dadan.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaminan Halal Program MBG
Langkah cepat yang diambil oleh BPJPH dengan menurunkan tim langsung ke China dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kehalalan dan keamanan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Isu sensitif seperti dugaan kandungan babi dalam food tray tentu harus dibuktikan secara ilmiah dan melalui prosedur audit resmi, bukan sekadar isu viral di media sosial.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah terpencil dan dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu, kepastian kehalalan baik dari makanan maupun alat penyajinya menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya umat Muslim di Indonesia.
markom Patitimes.com
