Patitimes.com– Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, meminta agar Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dilibatkan secara aktif dalam jaringan distribusi beras Bulog, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat distribusi beras murah agar tepat sasaran dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat luas.
Zulhas menyoroti praktik curang sejumlah oknum di pasar yang kerap mencampur atau mengoplos beras SPHP, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan beras dengan harga stabil. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini telah merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi sasaran utama program subsidi pangan tersebut.
“Selama ini kalau mau SPHP, berasnya ke mana? Kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Rakyat dapatnya malah mahal,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (17/6).
Distribusi Langsung ke Koperasi Desa
Sebagai solusi, pemerintah akan mengubah jalur distribusi beras SPHP dari pasar tradisional ke jaringan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hal ini diharapkan bisa memangkas rantai distribusi yang panjang dan seringkali tidak efisien.
“Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa/Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” tegas Zulhas.
Dengan demikian, keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran pangan pokok, terutama beras SPHP. Koperasi diharapkan bisa mendistribusikan beras dengan harga yang stabil dan terjangkau, langsung ke masyarakat.
Kopdes Merah Putih sebagai Pilar Ekonomi Pangan
Pemerintah ingin memperkuat peran koperasi sebagai bagian dari struktur distribusi pangan nasional. Zulhas menyebut bahwa langkah ini bukan bantuan, melainkan bentuk bisnis murni (business pure), di mana koperasi berperan aktif sebagai pelaku usaha yang juga memberikan manfaat sosial.
“Semua kita lakukan dengan cara bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman. Usahanya jelas, seperti minyak goreng, beras, gula, dan sebagainya. Ini penting supaya pemerintah punya kaki di masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan memastikan bahwa harga pangan pokok tetap stabil di tengah berbagai tekanan global maupun domestik.
Dukungan dari Badan Pangan Nasional
Pernyataan Zulkifli Hasan juga mendapat dukungan penuh dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyambut baik pelibatan koperasi dalam distribusi logistik pangan nasional.
“Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat,” ujar Ketut.
Ia menambahkan bahwa langkah ini akan menciptakan jaringan distribusi pangan nasional yang lebih efisien, merata, dan berdaya jangkau tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang terlayani pasar tradisional.
Target Penyaluran Beras SPHP Hingga 1,5 Juta Ton
Sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, pemerintah telah membuka kembali keran penyaluran beras SPHP untuk periode Juni hingga Desember 2025. Target penyaluran ditetapkan sebesar 1,5 juta ton, yang akan didistribusikan secara bertahap oleh Bulog melalui berbagai kanal, termasuk koperasi.
Sementara itu, hingga pertengahan Juni 2025, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 181,1 ribu ton. Angka ini masih jauh dari target dan menunjukkan pentingnya inovasi distribusi seperti pelibatan Kopdes Merah Putih untuk mempercepat proses penyaluran.
Peran Koperasi dalam Menjamin Akses Pangan
Kehadiran koperasi sebagai mitra distribusi beras murah dinilai menjadi solusi konkret atas berbagai tantangan dalam sistem logistik pangan nasional. Selain mempercepat distribusi, koperasi juga diharapkan membantu menekan inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Pelibatan Kopdes Merah Putih juga sejalan dengan visi pemerintah membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Dengan pendekatan ini, masyarakat bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari rantai nilai distribusi pangan.
markom Patitimes.com
