Pati, Patitimes.com – Pemerintah Kabupaten Pati berharap program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan dengan lancar dan berdampak bagi peningkatan gizi anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Satgas MBG untuk pengawasan (monitoring).
Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyebutkan, Satgas MBG memiliki fungsi penting dalam monitoring jalannya program nasional tersebut. Dengan demikian, operasionalnya sesuai dengan standar gizi dan keamanan yang ditetapkan BGN.
“Kita setiap hari memang melakukan monitoring dan pengawasan supaya MBG ini berjalan dengan bagus dan tidak ada kendala,” kata dia baru-baru ini.
Risma juga melakukan monitoring di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Mosya Selalu Berkah di Kecamatan Batangan pada Kamis (27/11/2025). SPPG tersebut mendistribusikan menu MBG di sejumlah sekolah, termasuk SDN Bumimulyo 1.
Sementara itu, terkait kendala program, sejumlah SPPG di Pati masih sulit dalam mengurus administrasi, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan dokumen lainnya.
“Kalau selama ini belum ada (kendala serius), paling kendalanya adalah masalah administrasi, contohnya SLHS dan beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebelum MBG ini berjalan, seperti sertifikat dari Dinas Kesehatan dan cara pegang makanan,” ujarnya.
Hingga saat ini, tercatat 71 dapur yang aktif dari total 174 SPPG yang terdaftar di Kabupaten Pati. SPPG itu melayani program MBG di PAUD, SD, SMP, SMA, hingga pondok pesantren, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selanjutnya, ia berharap program MBG bisa bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hal ini berguna menggerakan perekonomian lokal, sekaligus menyediakan menu makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Risma menyebutkan KDMP di Kabupaten Pati ditargetkan berdiri di 406 desa. Nantinya, koperasi akan menyediakan berbagai produk pangan lokal, termasuk komoditas unggulan di wilayah masing-masing.
Harapannya, seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menggerakkan operasional di KMDP, pasar tradisional, maupun usaha UMKM lokal masyarakat lainnya. (*)
Redaksi Patitimes.com
