Brigitte Macron Ajukan Kasasi Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik yang Melibatkan Isu Transgender

Patitimes.com– Perkembangan terbaru datang dari dunia hukum Prancis, yang kini tengah menyoroti kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron. Setelah putusan banding yang tidak menguntungkan, Brigitte memutuskan untuk mengajukan kasasi ke pengadilan tertinggi Prancis untuk menuntut keadilan. Kasus ini bermula dari sebuah video kontroversial yang beredar di YouTube pada Desember 2021, yang menuduh Brigitte Macron memiliki latar belakang yang sangat kontroversial, termasuk klaim bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki.

Kasus Bermula dari Video yang Kontroversial

Video yang memicu polemik ini diunggah oleh dua perempuan, Amandine Roy dan Natacha Rey, yang mengklaim bahwa Brigitte Macron sebenarnya adalah seorang pria yang bernama Jean-Michel Trogneux, yang merupakan nama saudara laki-laki Brigitte. Dalam video tersebut, mereka mengulas klaim yang menyebutkan bahwa Jean-Michel Trogneux melakukan operasi pergantian kelamin dan mengubah namanya menjadi Brigitte, sebelum akhirnya menikahi Emmanuel Macron, calon presiden Prancis kala itu.

Sebagai respon, Brigitte Macron segera mengajukan gugatan hukum terhadap Amandine Roy dan Natacha Rey atas pencemaran nama baik. Pada bulan September 2024, pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk memenangkan Brigitte, dan kedua perempuan tersebut diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar EUR 8.000 kepada Brigitte dan EUR 5.000 kepada saudara laki-lakinya, Jean-Michel Trogneux. Namun, pada Kamis (10/7), putusan ini dibatalkan oleh pengadilan banding, yang menjadi alasan Brigitte untuk membawa kasus ini ke pengadilan kasasi.

Baca Juga :  Kasus COVID-19 di Thailand Meningkat Signifikan, Masyarakat Diminta Waspada

Proses Hukum yang Berkelanjutan

Dengan langkah ini, Brigitte Macron berupaya menegakkan keadilan melalui jalur hukum yang lebih tinggi. Kasasi yang diajukan ke pengadilan tertinggi Prancis bertujuan untuk menuntut pembatalan keputusan pengadilan banding dan memperoleh keadilan atas pencemaran nama baik yang telah merusak reputasinya. Ia berharap, pengadilan kasasi akan memberikan keputusan yang lebih adil dan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu.

Video yang Memicu Rumor Miring

Salah satu video yang beredar pada tahun 2021 menampilkan wawancara antara Amandine Roy dan Natacha Rey, yang berisi klaim-klaim provokatif mengenai Brigitte Macron. Dalam wawancara tersebut, Rey mengklaim bahwa Brigitte Macron merupakan seorang pria yang sebelumnya bernama Jean-Michel Trogneux, yang telah mengubah jenis kelamin dan identitasnya untuk menikahi Emmanuel Macron. Klaim tersebut semakin meluas dan viral, termasuk di kalangan penganut teori konspirasi di Amerika Serikat.

Konservatif AS, seperti Candace Owens, juga turut membahas isu ini dalam video YouTube yang berjudul “Becoming Brigitte: An Introduction.” Dalam video tersebut, Owens mengulangi klaim bahwa Brigitte terlahir sebagai laki-laki dan menghubungkannya dengan teori konspirasi yang lebih luas, bahkan mencapnya sebagai bagian dari kelompok elit dunia yang terlibat dalam konspirasi pedofilia. Meskipun video tersebut sudah dihapus, dampaknya sangat besar, dengan penonton dari berbagai negara, terutama di Prancis, yang semakin mempercayai klaim-klaim yang tidak berdasar ini.

Baca Juga :  Istri Arya Daru Tiga Kali Hubungi Penjaga Kos: Kronologi Lengkap Sebelum Diplomat Muda Ditemukan Tewas di Menteng

Dampak Disinformasi Terhadap Perempuan Berpengaruh

Brigitte Macron, sebagai seorang figur publik, tidak hanya menjadi korban pencemaran nama baik tetapi juga merupakan contoh nyata dari fenomena disinformasi berbasis gender. Fenomena ini seringkali digunakan untuk merendahkan atau mengejek perempuan yang berada di posisi kekuasaan atau publik. Dengan cara yang kejam, disinformasi ini dapat merusak citra dan reputasi seseorang.

Menurut National Democratic Institute (NDI), sebuah organisasi pengamat asal AS, disinformasi berbasis gender ini bertujuan untuk mengusir perempuan dari panggung politik dan kehidupan publik. Tidak hanya itu, disinformasi ini dapat membatasi ruang gerak perempuan dan berpotensi mengancam hak asasi manusia mereka. Dalam konteks yang lebih luas, disinformasi berbasis gender ini juga berdampak negatif terhadap keberagaman dalam debat publik dan media, yang pada gilirannya dapat melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Baca Juga :  Kasus COVID-19 di Thailand Meningkat Signifikan, Masyarakat Diminta Waspada

Kasus Ini Menyoroti Isu Disinformasi Global

Kasus Brigitte Macron mengungkapkan bagaimana disinformasi dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial dan situs web, yang sering kali memanfaatkan teori konspirasi untuk menarik perhatian publik. Video yang menyebar ini bukan hanya menyerang Brigitte secara pribadi, tetapi juga mengaitkan dirinya dengan isu-isu yang lebih besar dan lebih kompleks, termasuk konspirasi elit global yang lebih tidak rasional.

Fakta bahwa komentar seperti ini bisa tersebar luas menunjukkan betapa rentannya figur publik terhadap serangan informasi yang salah. Di era digital ini, penyebaran informasi tidak terverifikasi bisa berdampak buruk bagi siapa pun, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam politik dan kehidupan publik.

Langkah Hukum Brigitte Macron: Kasasi untuk Menuntut Keadilan

Sebagai respons terhadap penyebaran disinformasi yang tidak berdasar ini, Brigitte Macron telah mengambil langkah tegas dengan mengajukan kasasi ke pengadilan tertinggi Prancis. Tindakan ini tidak hanya untuk membersihkan namanya, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan di tengah fenomena disinformasi yang terus berkembang di dunia digital.