Pati, Patitimes.com – Terungkap dugaan aksi penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Pati. Saat ini, polisi telah menangkap dan menetapkan satu tersangka berinisial NDS untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pengungkapan kasus berawal setelah pihak Satreskrim Polresta Pati memperoleh informasi mengenai indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di Juwana. Sehingga, tim melakukan pengecekan, kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti.
“Kronologi pada saat mendapatkan informasi bahwa dari anggota Satreskrim melaksanakan pengecekan dan kemudian setelah itu pelaku dan barang bukti untuk dicek sekaligus diamankan di Polresta Pati,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Pol Sigit, Jumat (13/11/2026).
Setelah dilakukan pengembangan, kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Dukuhseti. Meski demikian, pelaku aksi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah itu masih dalam pencarian pihak kepolisian atau buron.
Polisi saat ini telah mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus yang terjadi di dua kecamatan itu. Beberapa di antaranya adalah kendaraan untuk mengangkut BBM, serta galon yang digunakan untuk menampung solar.
“Untuk barang bukti ada kendaraan yang berisikan galon dan beberapa jerigen besar,” terangnya
Modusnya, pelaku memanfaatkan barcode milik nelayan untuk mendapatkan jatah BBM jenis solar. Adapun total solar yang telah diselewengkan mencapai 1.800 liter, rinciannya sekali angkut sebanyak 600 liter 1.200 liter.
“Untuk modus terduga pelaku ini di hpnya ada beberapa barcode nelayan untuk mengambil solar,” jelas Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama.
“Untuk titik total ada 1.800. lokasinya di Dukuhseti dan Juwana. Sekali angkut yang ini 600 liter, yang kurang lebih 1.200 liter,” lanjut dia.
Pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan tersangka berkomplot dengan pihak SPBU.
Adapun pasal yang disangkakan terhadap pelaku adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Menurut pasal tersebut, tersangka diancam pidana paling lama 6 tahun dan pidana denda paling tinggi Rp60 miliar. (*)
