Jakarta, Patitimes.com — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang distribusi penduduk miskin di Indonesia untuk periode Maret 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara yang paling sedikit berada di Pulau Kalimantan.
Dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (25/7/2025), Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebutkan bahwa total jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, atau mengalami penurunan sebesar 210 ribu orang dibandingkan dengan data terakhir pada September 2024.
“Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada Maret 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 12,56 juta orang, atau setara 52,66 persen dari total nasional,” ujar Ateng.
Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Ikut Menyumbang Angka Kemiskinan Tinggi
Setelah Pulau Jawa, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua adalah Pulau Sumatera, yakni sebanyak 5,14 juta orang. Disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,92 juta orang, Sulawesi dengan 1,85 juta orang, serta Maluku dan Papua yang mencatat 1,49 juta orang penduduk miskin.
Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan angka kemiskinan terendah, yakni hanya 890 ribu orang.
“Kalimantan mencatat angka kemiskinan terendah, mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional yang cukup baik serta kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan yang signifikan,” ujar Ateng.
Penurunan Bertahap Sejak Maret 2023
Dalam laporan tersebut, BPS juga mencatat bahwa tren penurunan angka kemiskinan sudah terjadi sejak Maret 2023. Sebelumnya, sempat terjadi kenaikan pada periode September 2022, namun kemudian situasi mulai membaik.
“Sebagai perbandingan, pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,03 persen. Tapi sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, angka kemiskinan berangsur-angsur turun,” jelas Ateng.
Turunnya angka kemiskinan ini menjadi indikator positif terhadap berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, penguatan ekonomi desa, dan stimulus sektor informal.
Mengapa Jawa Masih Menjadi Pusat Kemiskinan?
Kendati Pulau Jawa dikenal sebagai pusat ekonomi nasional dan memiliki infrastruktur terbaik dibanding pulau lainnya, tingginya jumlah penduduk membuat angka kemiskinan tetap tinggi secara absolut.
“Tingginya konsentrasi penduduk di Jawa menyebabkan tekanan ekonomi lebih besar, termasuk pada lapangan kerja dan kebutuhan perumahan layak. Meski persentase kemiskinan relatif rendah dibanding wilayah lain, jumlah absolutnya tetap yang tertinggi,” kata Ateng.
Banyak wilayah di Jawa, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan, masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.
Peran Pemerintah Daerah dan Sektor UMKM
Penurunan angka kemiskinan juga tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dan dorongan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa juga mendorong program padat karya serta bantuan tunai bersyarat.
Program hilirisasi industri yang digalakkan di luar Pulau Jawa juga diharapkan bisa menggeser ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di luar Jawa, beban konsentrasi penduduk dan kemiskinan di Jawa diharapkan dapat menurun.
Strategi Pengentasan Kemiskinan Ke Depan
BPS merekomendasikan agar program pengentasan kemiskinan ke depan lebih diarahkan pada upaya penguatan daya beli masyarakat miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, serta penyediaan akses pekerjaan formal.
“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan pekerjaan yang layak merupakan kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan,” tambah Ateng.
Ia juga menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan benar-benar menyasar rumah tangga miskin di setiap wilayah.
Berdasarkan data BPS per Maret 2025, Pulau Jawa masih menyumbang jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, meskipun secara persentase wilayah lain seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Total penduduk miskin nasional mengalami penurunan menjadi 23,85 juta orang, yang menandakan bahwa program-program pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil.
Namun demikian, tantangan masih besar, terutama dalam mendorong distribusi pembangunan yang merata dan menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.
markom Patitimes.com
