Patitimes.com – Meski gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) telah lama usai, para atlet asal Aceh yang berjasa membawa pulang medali belum juga menerima bonus yang dijanjikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama para atlet dan pelatih yang telah memberikan kontribusi besar untuk daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Banta Nuzullah, akhirnya angkat suara. Dalam keterangan resminya kepada wartawan pada Rabu (2/7), ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan dana sebesar Rp 69,6 miliar khusus untuk bonus atlet PON Aceh.
“Untuk medali emas perorangan, atlet akan menerima Rp 300 juta. Sementara itu, beregu kecil akan mendapatkan Rp 350 juta, dan beregu besar sebesar Rp 1 miliar,” ujar Banta.
Bonus Diberikan Sesuai Capaian Medali dan Kategori Tim
Menurut Banta, nominal bonus yang diberikan tergantung pada jenis medali yang diraih serta kategori pertandingan, apakah perorangan, beregu kecil, atau beregu besar. Untuk kategori beregu besar seperti sepak bola atau bola voli, perhitungan pembagian dilakukan secara merata kepada seluruh pemain dan pelatih.
“Bonus juga diberikan kepada peraih medali perak dan perunggu, serta pelatih yang mendampingi. Kalau tim besar seperti sepak bola, ada 18 pemain inti, cadangan bisa sampai 23 orang. Itu nanti dibagi rata. Misalnya, masing-masing bisa dapat Rp 50 juta. Syukur juga,” jelasnya.
Kebijakan ini menurutnya dirancang agar pembagian bonus adil dan proporsional, sesuai dengan usaha dan kontribusi masing-masing pihak dalam membawa kemenangan untuk Aceh di ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Alokasi Anggaran Sudah Disiapkan, Tapi Belum Cair
Kendati anggaran sudah ditentukan, bonus PON Aceh hingga saat ini belum juga dicairkan. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan atlet dan pelatih yang telah lama menunggu kejelasan.
Dispora Aceh mengklaim bahwa pihaknya masih menunggu proses administrasi dan mekanisme pencairan dana dari instansi terkait. Mereka berharap proses ini bisa segera diselesaikan agar hak para atlet tidak tertunda lebih lama lagi.
Banta menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan Aceh dan instansi lainnya agar bonus bisa segera sampai ke tangan para atlet.
Tidak Ada Janji Jadi ASN untuk Atlet Berprestasi
Isu lain yang turut mencuat adalah adanya kabar bahwa atlet berprestasi dijanjikan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh Banta Nuzullah.
“Tidak ada janji jadi ASN dari pemerintah. Tapi memang ada beberapa atlet yang kemudian direkrut oleh swasta atau BUMD karena prestasi mereka. Itu murni inisiatif pihak lain, bukan janji atau program pemerintah daerah,” tegasnya.
Penegasan ini penting untuk meluruskan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus menjaga agar para atlet tidak memiliki ekspektasi berlebih yang bisa berujung pada kekecewaan.
Para Atlet Harap Pemerintah Segera Realisasikan Bonus
Sementara itu, sejumlah atlet yang ditemui menyatakan harapan agar bonus PON bisa segera dicairkan. Mereka mengaku telah menunggu cukup lama dan merasa pemerintah seharusnya lebih cepat dalam mengapresiasi kerja keras mereka.
“Kami berjuang membawa nama Aceh, latihan keras, bertanding sampai cedera, dan sekarang malah nunggu bonus nggak pasti kapan,” ujar salah satu atlet peraih medali emas yang enggan disebutkan namanya.
Atlet lainnya menyebut bahwa motivasi bukan semata-mata uang, tapi apresiasi dari pemerintah akan menjadi dorongan moral untuk terus berkembang di dunia olahraga.
Apresiasi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
PON merupakan ajang yang sangat bergengsi dan menjadi panggung utama bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional. Bonus yang dijanjikan bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga motivasi dan jaminan atas perjuangan mereka di lapangan.
Dengan total alokasi anggaran yang mencapai hampir Rp 70 miliar, publik kini menaruh harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat segera menyalurkan dana tersebut secara transparan, adil, dan tepat waktu.
Keterlambatan pemberian bonus bisa berdampak negatif terhadap semangat dan kepercayaan para atlet terhadap pemerintah, terutama menjelang PON berikutnya. Oleh karena itu, percepatan realisasi pencairan bonus menjadi langkah penting untuk menjaga moralitas dan profesionalisme dalam pembinaan olahraga daerah.
markom Patitimes.com
