Patitimes.com– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatatkan perkembangan positif dalam laporan penerimaan negara per April 2025. Penerimaan negara pada bulan tersebut mencapai Rp 810,5 triliun, yang berkontribusi sebesar 27,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 516,1 triliun, yaitu peningkatan sebesar Rp 294,4 triliun.
Hasil ini memberi sinyal positif bagi kesehatan fiskal Indonesia, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun, yang setara dengan 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menjadi pencapaian penting setelah tiga bulan berturut-turut Indonesia mengalami defisit anggaran, yakni pada Januari hingga Maret 2025.
Surplus APBN Setelah Tiga Bulan Defisit
Sri Mulyani mengungkapkan dalam konferensi pers APBN KiTa yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/5), bahwa defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penerimaan pajak yang tidak optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya penerimaan pajak adalah adanya restitusi (pengembalian pajak) dan penyesuaian terhadap penghitungan tarif efektif pajak. Meski demikian, angka penerimaan negara yang tercatat pada April 2025 menunjukkan adanya pemulihan yang signifikan.
“Januari hingga Maret kita membukukan defisit karena penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock, seperti restitusi dan adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari penerimaan pajak,” ujar Sri Mulyani dalam penjelasannya. Namun, dengan adanya pemulihan penerimaan pajak dan sektor lainnya, pemerintah berhasil mengatasi defisit dan mencatat surplus pada bulan April.
Penerimaan Negara Berdasarkan Sumber
Rinciannya, penerimaan negara pada April 2025 diperoleh dari beberapa sumber, yang semuanya menunjukkan angka yang menggembirakan. Penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, tercatat sebesar Rp 557,1 triliun atau sekitar 25,4 persen dari target penerimaan pajak tahunan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan dari sektor ini tercatat mencapai Rp 100 triliun atau sekitar 33,1 persen dari target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2025. Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi yang signifikan, dengan total penerimaan mencapai Rp 153,3 triliun, yang setara dengan 29,8 persen dari target PNBP tahun ini.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Di sisi belanja, pemerintah pusat juga mencatatkan angka yang cukup realistis dengan belanja pemerintah pusat yang tercatat mencapai Rp 546,8 triliun, atau 20,2 persen dari target anggaran belanja tahun 2025. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendanai belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.
Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada bulan April mencapai Rp 253,6 triliun, atau sekitar 21,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Sementara itu, belanja Non-K/L yang mencakup berbagai pengeluaran lainnya tercatat mencapai Rp 293,1 triliun atau 19 persen dari target anggaran belanja non-K/L yang telah dianggarkan.
Selain itu, transfer ke daerah yang merupakan bagian dari anggaran untuk mendukung pembangunan dan program-program daerah, juga menunjukkan angka yang signifikan. Pada akhir April 2025, transfer ke daerah sudah mencapai Rp 259,4 triliun, atau sekitar 28,2 persen dari target anggaran transfer ke daerah yang sebesar Rp 919,9 triliun.
Optimisme Pemulihan Ekonomi
Pencapaian positif ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perekonomian Indonesia setelah melalui beberapa tantangan di awal tahun. Terutama setelah adanya beberapa guncangan pada penerimaan pajak yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti penyesuaian tarif dan pengembalian pajak. Dengan surplus yang tercatat pada April 2025, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan memitigasi dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa reformasi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran yang hati-hati membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. “Meskipun ada tantangan di awal tahun, kami terus bekerja keras untuk memastikan bahwa APBN dapat tetap sehat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.
Tantangan Ke Depan
Meskipun kondisi fiskal Indonesia menunjukkan angka yang positif pada bulan April, tantangan besar masih tetap ada. Pemerintah harus tetap waspada terhadap potensi ketidakpastian global, seperti fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan kondisi ekonomi negara mitra dagang. Oleh karena itu, pemerintah akan terus fokus pada pemulihan ekonomi domestik, perbaikan dalam sektor pajak, dan upaya meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
markom Patitimes.com
