Patitimes.com– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan terkait isu pencabutan kartu identitas wartawan istana milik seorang jurnalis CNN Indonesia.
Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang konstruktif dan komunikatif.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 28 September 2025, Prasetyo mengatakan, “Ya kita cari jalan keluar terbaiklah.” Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para jurnalis dan masyarakat yang menyikapi isu pencabutan kartu identitas wartawan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan publik.
Proses Audiensi dan Komunikasi Terbuka
Prasetyo mengungkapkan bahwa langkah konkret yang akan diambil ialah menggelar audiensi antara pihak Sekretariat Presiden, khususnya Biro Pers Media dan Informasi, dengan jurnalis yang bersangkutan. Tujuannya adalah membuka ruang komunikasi yang lebih baik dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” jelasnya lebih lanjut. Pernyataan ini menunjukkan niat baik pemerintah untuk menjaga hubungan harmonis antara lembaga negara dan media massa.
Tidak Ada Atensi Khusus dari Presiden Prabowo Subianto
Menteri Sekretaris Negara juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pencabutan kartu identitas wartawan tersebut. Menurutnya, masalah ini masih dalam ruang lingkup tanggung jawab dirinya dan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Tidak, cukup saya saja, cukup,” ungkap Prasetyo ketika ditanya apakah Presiden memberikan arahan khusus. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa masalah ini sedang ditangani secara internal dan tidak perlu dikhawatirkan eskalasi yang berlebihan.
Latar Belakang Pencabutan Kartu Identitas Wartawan Istana
Kasus pencabutan kartu identitas wartawan istana ini ramai dibahas publik setelah muncul informasi bahwa jurnalis CNN Indonesia yang bersangkutan menanyakan tentang isu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini belakangan menjadi sorotan setelah beberapa kasus keracunan yang dilaporkan terjadi di berbagai daerah.
Pencabutan kartu identitas wartawan istana menjadi polemik karena dianggap sebagai pembatasan kebebasan pers. Media dan aktivis pers menilai tindakan ini bisa berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, khususnya dalam hal peliputan isu-isu penting yang menyangkut publik.
Pentingnya Kebebasan Pers dalam Demokrasi
Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi yang sehat. Wartawan memiliki peran vital sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta mengungkap fakta-fakta yang perlu diketahui publik. Oleh karena itu, langkah pencabutan kartu identitas wartawan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik harus mendapat perhatian serius.
Menurut pengamat media, pencabutan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk jika tidak dikelola dengan baik. “Pemerintah harus mengedepankan dialog dan keterbukaan, bukan membatasi akses wartawan,” ujar salah satu akademisi komunikasi dari Universitas Indonesia.
Upaya Mensesneg Dalam Menyelesaikan Konflik
Menanggapi hal ini, langkah Menteri Sekretaris Negara yang segera mengadakan audiensi dan membuka komunikasi dinilai sebagai langkah yang tepat. Dengan adanya dialog, diharapkan kedua belah pihak dapat saling memahami dan persoalan pencabutan kartu identitas wartawan istana bisa diselesaikan dengan cara damai.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan berdampak buruk pada citra pemerintah maupun dunia pers di Indonesia. “Kami ingin memastikan komunikasi berjalan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Harapan Masyarakat dan Dunia Pers
Masyarakat luas serta kalangan wartawan berharap agar pemerintah dapat menjaga keterbukaan dan akses yang fair bagi media. Kartu identitas wartawan istana merupakan fasilitas penting yang memudahkan jurnalis untuk menjalankan tugas liputan secara profesional.
Selain itu, isu-isu sensitif seperti program Makan Bergizi Gratis yang sempat menimbulkan masalah keracunan, harus dapat dijadikan bahan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Hal ini penting agar publik mendapat informasi yang jelas dan pemerintah dapat melakukan evaluasi serta perbaikan program.
Kasus pencabutan kartu identitas wartawan istana milik jurnalis CNN Indonesia menimbulkan perhatian luas dari berbagai pihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkomitmen mencari solusi terbaik melalui dialog dan komunikasi terbuka, tanpa melibatkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung.
Langkah audiensi yang akan dilakukan oleh Biro Pers Media dan Informasi diharapkan dapat menjadi titik terang penyelesaian persoalan ini. Kebebasan pers tetap harus dijaga agar tugas jurnalistik dapat berjalan optimal, terutama dalam mengawasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.
markom Patitimes.com
