Patitimes.com, Kathmandu, Nepal – Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Nepal setelah pemerintah memblokir sejumlah platform media sosial dan dianggap gagal menangani praktik korupsi yang semakin merajalela.
Aksi protes yang dipimpin oleh generasi muda, terutama Gen Z Nepal, berubah menjadi bentrokan berdarah yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka.
Demo yang berlangsung pada Senin (8/9) di Kathmandu ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Reddit.
Pemerintah menyatakan pemblokiran dilakukan karena platform tersebut gagal mendaftar secara resmi dan dianggap menjadi sarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga penipuan online.
Namun, warga—terutama anak muda—melihatnya sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi, terutama karena media sosial telah menjadi wadah utama mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap elit politik.
Gen Z Nepal Memimpin Perlawanan: Lawan Nepo Baby & Korupsi
Aksi demonstrasi ini menjadi unik karena dipimpin oleh anak muda, terutama Gen Z, yang selama ini aktif mengampanyekan isu sosial dan politik melalui media sosial.
Salah satu gerakan yang muncul adalah kampanye “Nepo Kids” atau “Nepo Babies”, sebuah istilah yang merujuk pada anak-anak pejabat yang hidup mewah karena dugaan hasil korupsi orang tua mereka.
Dilansir dari The Kathmandu Post, kampanye ini menjadi viral di TikTok dan Reddit, dengan ratusan unggahan yang memperlihatkan gaya hidup mewah anak-anak politisi, seperti mobil sport, pendidikan mahal di luar negeri, serta liburan ke destinasi eksklusif.
Semua itu kontras dengan kehidupan sebagian besar warga Nepal yang harus bekerja keras di luar negeri demi menyambung hidup.
“Kami lelah melihat kekayaan yang berasal dari uang rakyat. Saat rakyat susah, anak pejabat pesta pora. Ini bukan hanya soal medsos, tapi soal keadilan,” ujar seorang demonstran muda di Kathmandu.
Polisi Tembakkan Gas Air Mata dan Peluru Karet
Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan ketika ribuan demonstran mencoba menerobos barikade keamanan menuju gedung parlemen Nepal. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata dan peluru karet, yang akhirnya memicu kekacauan.
Otoritas keamanan setempat segera memberlakukan jam malam di area sekitar gedung parlemen. Namun, hal ini tak mampu meredam kemarahan massa. Mereka menuntut pencabutan larangan media sosial dan pemberantasan korupsi di semua lini pemerintahan.
Kantor Presiden dan Rumah PM Dibakar Massa
Situasi semakin memanas pada Selasa (9/9), ketika amuk massa menjalar ke titik-titik vital negara. Kantor Presiden Nepal, Sheeal Niwas, serta rumah pribadi Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dibakar massa.
Menurut laporan The Himalayan Times, massa mengepung kediaman Oli di kawasan Balkot dan menuntut pertanggungjawaban atas kematian 19 demonstran. Tidak lama setelah pengepungan, rumah tersebut dilaporkan hangus terbakar. Di saat yang hampir bersamaan, kantor presiden juga dilaporkan terbakar akibat lemparan bom molotov.
Polisi terus mencoba membubarkan massa dengan kekuatan penuh, namun protes telah meluas ke kota-kota besar lainnya.
PM K.P. Sharma Oli Mundur, Pemerintah Cabut Blokir Medsos
Menghadapi tekanan publik yang semakin besar, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli secara resmi mengundurkan diri pada Selasa malam (9/9). Dalam pernyataan singkatnya, Oli menyatakan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dan berharap pergantian kepemimpinan dapat meredakan situasi.
Tak lama setelah pengunduran diri Oli, pemerintah Nepal juga mencabut kebijakan pemblokiran media sosial, sebagai upaya meredam gelombang kemarahan publik.
Namun, pengunduran diri Oli tampaknya belum cukup. Banyak demonstran menyatakan bahwa ini bukan sekadar soal satu orang, tapi tentang sistem yang sarat korupsi.
Dunia Internasional Soroti Krisis Nepal
Organisasi HAM internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah menyerukan investigasi mendalam terhadap penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Nepal.
Negara-negara tetangga seperti India dan Tiongkok juga mulai memantau ketat perkembangan politik di Nepal, mengingat potensi ketidakstabilan kawasan yang bisa berdampak regional.
Dari Medsos ke Revolusi Jalanan
Demo besar di Nepal menandai babak baru dalam perlawanan rakyat terhadap korupsi dan penindasan digital. Dimotori oleh generasi muda yang cerdas secara digital dan berani menyuarakan kebenaran, protes ini menunjukkan bagaimana pemblokiran media sosial justru bisa memicu gelombang kemarahan sosial yang lebih besar.
Dengan mundurnya Perdana Menteri Oli dan kembalinya akses ke media sosial, pertanyaan terbesar kini adalah: Apakah perubahan nyata akan benar-benar terjadi di Nepal?
markom Patitimes.com