Jakarta, Patitimes.com – Sejumlah kementerian dan lembaga negara mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) pada Jumat (29/8/2025), sebagai respons terhadap situasi keamanan di Jakarta yang dipicu oleh aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh berbagai isu, salah satunya kematian driver ojol, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi kericuhan dalam demo sebelumnya.
Penerapan WFH ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pegawai, mengingat beberapa titik utama di Jakarta mengalami kepadatan dan pembatasan akses karena adanya pengamanan dari aparat serta pergerakan massa.
Kementerian-Kementerian yang Terapkan WFH
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan sistem kerja jarak jauh untuk sebagian besar pegawainya.
Seorang sumber di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran resmi terkait kebijakan ini.
“(Kemenko Bidang Perekonomian) ada edaran WFH, jadi mayoritas pegawai bekerja dari rumah. Tapi beberapa yang aksesnya tidak terdampak aksi sudah masuk kantor. Jadi sifatnya hybrid,” ujar sumber kepada media.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan imbauan agar pegawainya di wilayah DKI Jakarta menerapkan WFH mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB hari ini.
Dalam surat edaran yang beredar disebutkan:
“Menindaklanjuti arahan pimpinan, maka hari ini tanggal 29 Agustus 2025 diberlakukan Work From Home (WFH) untuk pegawai di unit kerja yang berada di wilayah DKI Jakarta.”
Tidak Semua Instansi Terapkan WFH
Meski sejumlah kementerian sudah menerapkan kebijakan tersebut, ada pula instansi yang tetap mempekerjakan pegawai dari kantor seperti biasa. Di antaranya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang hingga Jumat pagi masih terpantau menjalankan aktivitas perkantoran normal.
Selain itu, Badan Pangan Nasional juga belum menerapkan kebijakan WFH dan tetap menginstruksikan pegawai untuk hadir di kantor.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH belum berlaku seragam di seluruh instansi pemerintah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi aksesibilitas masing-masing lokasi kerja.
Latar Belakang Aksi Demonstrasi
Penerapan WFH ini tak lepas dari latar belakang aksi demo mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Aksi ini merupakan respons atas dugaan brutalitas aparat yang menewaskan Affan Kurniawan, serta penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI.
Aksi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Polda Metro Jaya, dan sejumlah titik strategis lainnya memicu peningkatan pengamanan oleh aparat gabungan. Tak hanya polisi lalu lintas, namun personel Brimob, kendaraan taktis, hingga water cannon disiagakan untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
Kondisi inilah yang membuat sebagian akses menuju kawasan perkantoran di Jakarta Pusat dan sekitarnya terganggu, mendorong sejumlah instansi memutuskan untuk menyesuaikan skema kerja pegawai.
Kebijakan WFH Demi Keamanan dan Efektivitas
Sejumlah pegawai menyambut baik kebijakan WFH ini karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan kerja di tengah situasi yang belum kondusif. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan tidak mengganggu efektivitas layanan publik, mengingat banyak pekerjaan kini bisa dijalankan secara digital.
Beberapa kementerian diketahui telah menerapkan sistem kerja hybrid sejak masa pandemi COVID-19, sehingga proses transisi ke WFH dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Imbauan Bagi Masyarakat dan ASN
Pemerintah daerah dan pusat terus mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di wilayah rawan demonstrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih harus bekerja dari kantor diharapkan dapat menyesuaikan waktu perjalanan dan rute alternatif agar tetap aman.
Masyarakat umum juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoaks terkait aksi demonstrasi atau kondisi keamanan di Jakarta, dan tetap merujuk pada informasi resmi dari instansi terkait.
WFH Jadi Solusi Sementara
Di tengah gelombang unjuk rasa dan situasi Jakarta yang belum sepenuhnya stabil, Work From Home menjadi opsi strategis yang diambil oleh berbagai kementerian untuk menjaga keselamatan pegawai sekaligus menjamin pelayanan publik tetap berjalan.
Meski tidak semua instansi menerapkan kebijakan ini secara penuh, fleksibilitas dan adaptasi kerja menjadi kunci agar pemerintahan tetap dapat berfungsi di tengah dinamika sosial-politik yang berkembang.
markom Patitimes.com
