Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan peningkatan alokasi subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Rp101,72 triliun. Angka ini mengalami lonjakan sekitar 15,9 persen dibandingkan dengan subsidi listrik dalam APBN 2025 yang sebesar Rp87,72 triliun.
Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Alasan Lonjakan Subsidi: Jumlah Pelanggan PLN Meningkat
Menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengenai alasan lonjakan subsidi listrik dalam RAPBN 2026, Bahlil menegaskan bahwa peningkatan anggaran subsidi tersebut salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan listrik yang mendapat subsidi dari negara.
“Subsidi naik menjadi Rp101 triliun, itu karena jumlah pelanggannya naik. Tapi kami akan lampirkan datanya secara lengkap dalam rapat selanjutnya,” ujar Bahlil saat rapat berlangsung.
Meskipun belum menyebutkan secara rinci berapa banyak penambahan jumlah pelanggan subsidi, Bahlil menyampaikan bahwa peningkatan pelanggan ini telah memengaruhi beban subsidi listrik nasional.
Penjualan dan Pelanggan Listrik Subsidi Naik Tajam
Dalam paparan Kementerian ESDM yang ditampilkan saat rapat, terlihat adanya kenaikan signifikan pada volume penjualan listrik dan jumlah pelanggan subsidi antara tahun 2025 dan 2026.
- Volume penjualan listrik pada APBN 2025 ditetapkan sebesar 73,13 Terawatt hour (TWh).
- Outlook hingga akhir 2025 diprediksi naik menjadi 76,63 TWh.
- Sementara dalam RAPBN 2026, volume penjualan diproyeksikan melonjak menjadi 81,56 TWh.
Dari sisi pelanggan subsidi:
- Dalam APBN 2025, jumlah pelanggan subsidi tercatat sebesar 42,08 juta pelanggan.
- Outlook akhir 2025 naik menjadi 43,43 juta pelanggan.
- Sedangkan pada RAPBN 2026, jumlah pelanggan ditargetkan mencapai 44,88 juta pelanggan.
Kenaikan pelanggan ini, menurut pemerintah, menjadi alasan utama di balik meningkatnya anggaran subsidi listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan akses energi yang adil.
Komponen Subsidi Energi: Tidak Hanya Listrik
Selain subsidi listrik, Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah turut mengusulkan subsidi untuk BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2026.
Secara total, Kementerian ESDM mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 19.162.000 kiloliter (KL). Jumlah ini terdiri atas:
- Minyak tanah: 526.000 KL
- Minyak solar: 18.636.000 KL, dengan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter
Sementara itu, volume LPG 3 kg yang diusulkan dalam RAPBN 2026 mencapai 8.000.000 ton.
“Kita semua di sini harus paham bahwa subsidi ini adalah bagian dari kehadiran negara untuk rakyat. Jadi, harus kita awasi implementasinya bersama-sama,” kata Bahlil dalam forum tersebut.
Fokus Pemerintah: Pengawasan Anggaran Subsidi
Meski terjadi kenaikan anggaran subsidi, Bahlil menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran tersebut, khususnya oleh PLN selaku badan usaha penyedia listrik.
Ia juga meminta agar DPR RI bersama pemerintah bisa bersinergi dalam mengawasi penggunaan subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Apakah ada direksi PLN yang hadir? Ini penting, karena subsidi listrik ini untuk rakyat. Maka, pengawasan harus betul-betul dijalankan,” tambahnya.
Respons DPR: Minta Penjelasan Lebih Detail
Anggota Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, dalam kesempatan itu meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci terkait lonjakan anggaran subsidi. Menurutnya, DPR membutuhkan data yang jelas untuk memastikan apakah kenaikan anggaran tersebut proporsional dan tepat sasaran.
“Kita harus melihat apakah ada efisiensi atau tidak dalam sistem subsidi yang saat ini diterapkan, termasuk transparansi jumlah pelanggan dan distribusinya,” kata Sugeng.
Kenaikan alokasi subsidi listrik menjadi Rp101,72 triliun dalam RAPBN 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan energi yang terjangkau. Kementerian ESDM menyebut lonjakan ini terjadi seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan meningkatnya volume penjualan listrik subsidi.
Meski demikian, DPR meminta pemerintah menyampaikan data lengkap dan rinci untuk memastikan subsidi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
Dalam beberapa waktu ke depan, pembahasan lanjutan terkait subsidi energi ini akan terus dilakukan antara pemerintah dan DPR RI sebelum RAPBN 2026 resmi disahkan.
markom Patitimes.com
