Heboh Bansos Beras di Garut: Berat Tak Sesuai, Warga Hanya Terima 7,5 Kg dari 10 Kg yang Dijanjikan

Patitimes.com– Garut, Jawa Barat – Warga di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, penerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dari pemerintah, dibuat geger oleh temuan tak terduga. Beras yang seharusnya mereka terima sebanyak 10 kilogram ternyata setelah ditimbang ulang hanya mencapai 7,5 hingga 9 kilogram per karung.

Kejadian ini pertama kali terungkap di Desa Panyindangan. Kepala Desa Panyindangan, Indra Firman, mengonfirmasi bahwa dari hasil pengecekan secara acak terhadap 10 karung beras milik warga penerima bantuan, seluruhnya mengalami kekurangan berat.

“Saat dikilo kembali, dari 10 karung beras seluruhnya mengalami kekurangan kiloan. Harusnya tiap karung 10 kg, tapi yang kami temukan ada yang kurang 1 kg, bahkan ada yang sampai kurang 2,5 kg,” ujar Indra saat dikonfirmasi pada Sabtu (27/7/2025).

Warga Mulai Curiga Saat Karung Tak Terisi Penuh

Kecurigaan muncul dari para warga yang merasa karung beras tampak tidak terisi penuh seperti biasanya. Hal ini membuat sebagian dari mereka memutuskan untuk menimbang ulang beras yang diterima. Hasilnya cukup mengejutkan: berat beras tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Murka Soal Beras Premium Palsu dan Penggiling Padi Nakal, Minta Jaksa Agung dan Kapolri Bertindak

Indra menyebutkan bahwa di desanya terdapat 576 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras. Jumlah penyusutan ini tentunya bukan hal kecil dan berdampak langsung pada para penerima manfaat, terutama mereka yang sangat mengandalkan bantuan pangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kejadian Tak Hanya di Satu Desa

Setelah menemukan ketidaksesuaian ini, Indra langsung membagikan informasi temuan tersebut ke grup Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Cisompet. Tak disangka, ternyata desa lain juga mengalami hal serupa.

“Ternyata bukan hanya di desa kami, di desa lain juga ada yang mengalami kondisi sama,” ungkapnya.

Dilaporkan ke TKSK, Bukan Langsung ke Bulog

Meskipun temuan ini cukup meresahkan, pihak desa memilih tidak langsung melaporkannya ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Garut. Sebagai langkah awal, laporan disampaikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Setelah penyalur beras pulang, kami baru cek ulang. Jadi tidak langsung komplain ke penyalur atau ke armada pengantar. Kami hanya penasaran dan akhirnya ditimbang, ternyata memang kurang,” jelas Indra.

Menurutnya, berita acara penyaluran tetap ditandatangani karena proses pengecekan berat baru dilakukan setelah proses distribusi selesai. Ia juga menegaskan bahwa kejadian seperti ini sangat jarang terjadi.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Murka Soal Beras Premium Palsu dan Penggiling Padi Nakal, Minta Jaksa Agung dan Kapolri Bertindak

Meski berat beras berkurang, kualitas beras menurut Indra dalam kondisi baik dan layak konsumsi.

“Kalau kualitas beras, sejauh ini aman. Tidak ada masalah. Dulu pernah kami terima beras dari Bulog yang baunya ‘hapeuk’, artinya tidak layak makan, tapi sekarang berasnya bagus,” imbuhnya.

Bulog Ciamis Membantah Ada Kekurangan Berat

Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Bulog Ciamis, Dadan Irawan, langsung memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengecek langsung ke desa-desa di Kecamatan Cisompet dan tidak menemukan adanya kekurangan berat pada beras bantuan sosial.

“Tim lapangan kami langsung terjun setelah mendapat informasi dari Cisompet. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ditemukan beras yang beratnya di bawah standar kuantum,” kata Dadan saat dikonfirmasi Minggu (27/7/2025).

Perlu Penelusuran Lebih Lanjut

Meski sudah dibantah oleh pihak Bulog, perbedaan hasil pengecekan dari warga dan tim Bulog menunjukkan bahwa perlu ada investigasi lebih lanjut untuk memastikan titik permasalahannya. Apakah kesalahan terjadi pada proses penimbangan awal, distribusi, atau ada kelalaian dari pihak tertentu?

Baca Juga :  Presiden Prabowo Murka Soal Beras Premium Palsu dan Penggiling Padi Nakal, Minta Jaksa Agung dan Kapolri Bertindak

Masyarakat berharap agar kejadian ini ditindaklanjuti secara serius, mengingat bantuan sosial merupakan program vital yang menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah-wilayah pedesaan.

Kasus bansos beras di Garut ini menjadi pengingat bahwa distribusi bantuan sosial harus diawasi dengan ketat. Transparansi dan keterbukaan dari semua pihak—baik pemerintah desa, pihak penyalur, maupun Bulog—menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai sesuai hak yang seharusnya diterima warga.