Semarang, Patitimes.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang disebut dalam proses legalisasi lahan dalam rangka pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Rencananya, gedung akan dibangun di wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang yang saat ini berstatus lahan pertanian.
“Untuk fisiknya sedang kita siapkan, dan legalisasi lahan juga sedang diproses,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto.
Ia melanjutkan, Sekolah Rakyat di Rowosari akan menyediakan akses pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Konsep Sekolah Rakyat mengusung sekolah asrama atau boarding school, sehingga para siswa tinggal bersama untuk menjalani pendidikan secara terpadu.
“Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan target masing-masing enam rombongan belajar atau rombel untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA,” terang Bambang.
“Ini berbeda dengan sekolah konvensional. Sekolah Rakyat butuh komitmen orang tua karena anak-anak harus tinggal di asrama,” lanjutnya lagi.
Sistem ini memungkinkan siswa dari berbagai penjuru Kota Semarang berpeluang besar untuk diterima. Ia juga menyebutkan, Kemensos menginstruksikan setiap siswa Sekolah Rakyat harus melampirkan surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua.
Bambang melanjutkan, untuk tahap awal, Sekolah Rakyat akan beroperasi sementara di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang. Kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA.
Sementara itu, proses verivikasi siswa harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) paling lambat tanggal 18 Juli 2025. Pihaknya telah berkoordinasi bersama berbagai pihak untuk mempercepat prosesnya.
“Belum ada siswa yang mendaftar, karena surat edaran dari Kemensos baru saja diterima. Saat ini kami masih melakukan proses verifikasi faktual,” tambahnya.
Sedangkan, terkait tenaga pendidik, kemungkinan direkrut dari masing-masing daerah dengan menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
“Sementara ini, kita menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodir baru SD dan SMA. Mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal,” katanya lagi.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk memberikan akses pendidikan gratis terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus memutus rantai kemiskinan. (adv)
Redaksi Patitimes.com
