Patitimes.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa total aset negara Indonesia per 31 Desember 2024 mencapai Rp 13.692,4 triliun. Angka ini meningkat sebesar 4,73 persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya, yakni Rp 13.072,8 triliun pada akhir 2023.
Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dalam rapat tersebut, Menkeu memaparkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 serta kondisi fiskal secara keseluruhan.
“Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Total aset mencapai Rp 13.692,4 triliun, dengan posisi kewajiban Rp 10.269 triliun dan posisi ekuitas sebesar Rp 3.424,4 triliun,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Keseimbangan Fiskal Terjaga di Tengah Tantangan
Sri Mulyani menegaskan bahwa neraca pemerintah menunjukkan kondisi keuangan negara yang relatif sehat dan tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Total ekuitas sebesar Rp 3.424,4 triliun menggambarkan kekayaan bersih negara yang masih terjaga dengan baik.
“Kondisi ini menunjukkan kapasitas fiskal Indonesia yang tetap mampu mendukung belanja negara dan program pembangunan,” jelasnya.
Pendapatan Negara dan Beban Operasional 2024
Dalam pemaparan lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari sisi operasional, total pendapatan negara tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.115,3 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp 3.353,6 triliun. Hal ini menyebabkan defisit operasional sebesar Rp 238,3 triliun.
Namun, pemerintah mencatat adanya surplus non-operasional sebesar Rp 22,7 triliun. Dengan demikian, defisit total secara keseluruhan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 215,7 triliun.
“Meskipun terjadi defisit, pemerintah tetap menjaga akuntabilitas fiskal dan mengelola anggaran secara hati-hati,” tambah Sri Mulyani.
Arus Kas Pemerintah 2024
Menteri Keuangan juga memaparkan kondisi arus kas negara pada tahun 2024. Terdapat arus kas positif dari aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris, yang menunjukkan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.
Di sisi lain, aktivitas operasi dan investasi mencatatkan arus kas negatif. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa arus kas negatif dari aktivitas investasi justru menggambarkan keseriusan pemerintah dalam melakukan belanja modal untuk pembangunan nasional.
“Arus kas negatif dari investasi adalah bukti komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat melalui investasi produktif,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah terus berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024 yang disusun oleh Kementerian Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional.
Sri Mulyani menambahkan bahwa penguatan manajemen aset dan pengendalian utang negara tetap menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
Outlook Ekonomi dan Fiskal 2025
Meskipun tahun 2024 ditutup dengan defisit, pemerintah tetap optimistis bahwa kebijakan fiskal 2025 akan diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, memperluas program perlindungan sosial, dan meningkatkan daya saing nasional.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara bertahap melalui penguatan pendapatan negara dan efisiensi belanja.
“Kami akan menjaga disiplin fiskal untuk menciptakan ruang gerak bagi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Menkeu.
Total aset negara Indonesia pada akhir tahun 2024 berhasil menembus Rp 13.692 triliun, meningkat 4,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terdapat defisit operasional dan arus kas negatif dari aktivitas investasi, kondisi keuangan negara dinilai tetap solid dan mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah untuk menjalankan program pembangunan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dengan tetap melakukan investasi produktif, memperkuat akuntabilitas keuangan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
markom Patitimes.com
